Calon Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, kembali menjadi bulan-bulanan di media sosial. Pernyataannya soal parkir meter di Jakarta menuai kontroversi. Warganet dengan sembrononya menganggap Bang Sandi akan mengembalikan ‘rezim preman’ di parkiran Jakarta.

Saya sendiri hampir terjebak dengan prasangka yang sama. Untung saya masih menggunakan akal sehat untuk melakukan cek dan ricek lagi soal isu ini.

Keinginan Sandi mengkaji ulang penerapan parkir meter serta memberdayakan juru parkir menjadi sasaran empuk para haters untuk menyerangnya. Padahal framing dari media dan buzzer medsos saja yang menggiring ke pemahaman yang keliru.

Perlu diketahui dulu, pernyataan Sandi itu dilontarkan ketika ia diundang melihat pemaparan sebuah aplikasi mobile baru bernama Jukir di kantor Bubu.com. [1] Kalau mau cermat, dari sini saja sudah kelihatan bahwa Sandi bukan sedang Ingin kembali ke ‘zaman batu’.

Pengembang tersebut justru menawarkan sebuah mobile apps yang melampau teknologi parkir meter saat ini. Tentu saja mereka sudah melakukan riset sehingga produk yang ditawarkan adalah jawaban atas kelemahan dari sistem terdahulu.

Masalahnya, para pemuja gubernur petahana sudah telanjur menganggap apapun kebijakan dari beliau adalah yang terbaik tanpa cela. Mereka menelan mentah-mentah apapun klaim Sang Gubernur. Terkagum-kagum dengan parkir meter, padahal nggak pernah mencoba fasilitas ini. Jangan-jangan mereka nggak tau kalau di ruas jalan yang menerapkan parkir meter ini pun tetap ada juru parkir.

Coba lihat dulu, gunakan, amati apa yang terjadi di kawasan-kawasan yang sudah menerapkan parkir meter. Saya punya pengalaman di Jalan Agus Salim alias Jalan Sabang. Sepanjang ruas jalan tersebut memang sudah terpasang parkir meter. Setiap pengguna harus membayar tarif parkir di mesin sesaat setelah memarkirkan kendaraan. Saat ingin pergi, mereka harus sekali lagi menyambangi mesin tersebut dan kembali membayar apabila jam parkirnya melebihi dari yang sudah dibayarkan.

Sayangnya, tidak semua pengendara mau repot bolak-balik seperti ini. Tidak sedikit dari mereka yang memilih menitipkan saja sejumlah uang ke juru parkir. Apakah si juru parkir pasti menginput data kendaraan dan uang yang diserahkan pengendara? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Memang ada CCTV di sekitar area tersebut, tapi saya tidak yakin ada petugas yang rutin memonitor berapa jumlah kendaraan yang parkir di satu kawasan dalam waktu tertentu dan mensinkronkan dengan data yang ada di parkir meter.

Nah, yang coba ditawarkan oleh pengembang aplikasi itu adalah terobosan menarik. Pengguna jasa tidak perlu lagi mendatangi mesin pembayaran parkir, namun cukup didatangi petugas juru parkir. Pengguna jasa bisa langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika juru parkir menggunakan mobile apps tersebut. Data yang masuk bisa langsung terpantau real time, sehingga potensi pendapatan daerah yang hilang akan bisa dicegah.

Saya tidak bermaksud mengatakan parkir meter yang digunakan sekarang buruk. Sistem ini jelas lebih baik ketimbang pola lama yang mengandalkan karcis sahaja. Pendapatan daerah dari retribusi parkir terbukti melonjak hingga 300-400%. [2]

Akan tetapi, penerapan parkir meter ini tidak mudah.[3] Pengadaan mesin parkir meter juga butuh duit tidak sedikit, konon mencapai Rp 200 juta per satu unit.[4] Sejak dirilis lebih dari dua tahun lalu, parkir meter baru diterapkan di sejumlah kawasan saja seperti Sabang, Kelapa Gading, dan Gajah Mada/Hayam Wuruk. Bagaimana dengan di ruas jalan lain? Ya masih konvensional. Lah kok jadi Bang Sandi yang dicurigai akan membuat parkiran di Jakarta dikuasai preman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *