Wacana Open Government sempat ramai dibincangkan beberapa waktu lalu gegara sindiran calon gubernur Anies Baswedan. Dalam satu acara, Anies mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang menurutnya belum menerapkan open government (ia menggunakan istilah open governance).

“Pertanyaan tadi kenapa di Jakarta belum (diterapkan open governance), saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pake lho,” ujar Anies, usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17), seperti dilansir Kompas.com.

Hal senada pernah ia ungkapkan saat debat di kampanye putaran pertama. Kala itu ia menyebut open government sebagai konsep yang lebih kekinian ketimbang good governance.

Kubu petahana tidak terima dengan tudingan itu. “Mestinya Anies membuat riset kecil-kecilan. Masuk ke website Pemprov DKI Jakarta https://musrenbang.jakarta.go.id/Website ini adalah media di mana setiap warga dapat berpartisipasi aktif mengusulkan ide-ide brilian mereka mengenai pembangunan di komunitas mereka. Mereka dapat ‘mengawal’ ide-ide mereka tersebut,” ungkap Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia yang juga anggota tim pemenangan Basuki-Djarot yang saya kutip dari detikcom.

wTBs01n3_1b0N7k3AnToqLH34JiGQtcW.png

Saya tidak ingin menyalahkan salah satu pihak. Raja Juli tidak salah, Pemprov DKI Jakarta saat ini memang sudah banyak membuka ruang partisipasi publik, sebagian besar di antaranya mengakomodir penggunaan teknologi terkini. Selain e-musrenbang yang disampaikan Raja, ada juga aplikasi Qlue yang menjembatani komunikasi dua arah antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta seperti saya ulas di sini.

Di sisi lain, pernyataan Anies ada benarnya juga. Keterbukaan yang diklaim Pemprov DKI Jakarta ibaratnya masih beta version. Merujuk pada kajian OECD, hubungan antara warga negara dengan administrasi publik bisa dilihat pada beberapa tataran :

  • Penyediaan informasi adalah hubungan satu arah di mana pemerintah menghasilkan dan menyampaikan informasi untuk digunakan oleh warga negara.
  • Konsultasi adalah hubungan dua arah di mana warga negara memberikan masukan kepada pemerintah.
  • Keterlibatan aktif adalah hubungan yang berlandaskan kemitraan dengan pemerintah, di mana warga negara terlibat dalam mendefinisikan proses dan isi dari pembuatan kebijakan.
  • Menghasilkan bersama (co-production), yaitu dalam kebijakan dan layanan, di mana warga negara terlibat dalam sebuah kemitraan dengan penyedia jasa profesional ketika merancang dan menyediakan layanan publik.

Selain mengikuti pemberitaan media, saya pernah menyimak langsung pemaparan Anies Baswedan dalam acara “Kumpul Masyarakat Kreatif, Digital, dan Perfilman” pertengahan Januari lalu.

7b2P9NvkEICCEvqHehMN1Ef4zPz72-YD.jpg

Dari acara tersebut, saya menangkap pesan dari Anies bahwa yang ingin ia lebih tekankan adalah pada tataran kolaborasi dan produksi bersama. Makanya ia menawarkan konsep kepemimpinan yang menggerakkan (movement based leadership).

Menarik untuk melihat nanti apa yang akan dilakukan Anies andai ia terpilih. Bagaimana cara menggerakkan warga untuk bisa terlibat aktif? Ini penting, karena citizen engagement harus mewujud dalam aksi nyata. Menyampaikan keluhan dan laporan di Qlue memang mengindikasikan keterlibatan warga, tapi itu belum cukup.

Saya melihat tiga persoalan serius dalam penerapan open government di Indonesia, khususnya Jakarta.

Pertama, ada gap pola pikir pada birokrasi. Sebagian birokrat masih gagap dengan ide partisipasi yang sebetulnya sudah lama diperkenalkan dalam konsep good governance (yang menurut Anies sudah tidak kekinian). Warga yang aktif menyuarakan aspirasi malah dianggap demanding.

Birokrat senior yang sejak muda tak pernah bekerja di sektor lain dan jarang berinteraksi dengan banyak kalangan (seperti LSM/NGO, akademisi, profesional, dll) tentu akan semakin sulit menerima ide partisipasi. Pengalaman buruk dengan sejumlah LSM nakal turut memengaruhi cara pandang birokrat terhadap civil society.

Kedua, dari sisi warga masih banyak yang apatis dengan pemerintahan dan kebijakan publik. Newman dan Clarke (2009) mengakui bahwa gagasan mengenai partisipasi publik berkembang di saat terjadi perubahan karakter dari publik itu sendiri. Publik saat ini lebih terdiferensiasi, individualistis, berorientasi pada konsumsi, dan kurang percaya dengan politisi dan proses politik.

Tingginya pengaduan melalui aplikasi Qlue bisa jadi menunjukkan fenomena adanya hubungan yang cenderung mengarah seperti konsumen menuntut kualitas pelayanan pada produsen. Jika seperti itu, maka mereka hanya akan mau terlibat manakala kepentingannya terganggu saja.

Sulit mengharapkan adanya kolaborasi (apalagi ko-produksi) pada tipe warga yang seperti ini. Tidak seperti perdebatan para cagub soal open government yang viral, kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi tanggal 29 Maret lalu malah sepi-sepi saja.

Ketiga, pelembagaan partisipasi yang kaku dan prosedural. Musrenbang masih menjadi pintu utama participatory planning and budgeting di Indonesia. Akan tetapi, keterwakilan publik (yang semakin terdiferensiasi tadi) tidak cukup baik. Musrenbang sudah dibuat berjenjang mulai dari level kelurahan hingga provinsi.

Sayangnya, yang hadir di Musrenbang biasanya 4L (lu lagi, lu lagi). Kalau di Kelurahan, biasanya cuma RT/RW dan LMK yang ikut. Pada level yang lebih tinggi juga tidak semakin banyak elemen warga yang terepresentasikan.

Sistem perencanaan, penganggaran serta pengadaan barang/jasa yang rigid menjadi sandungan tersendiri dalam proses produksi bersama. Sebagai ilustrasi, sebuah LSM mengadvokasi kelompok warga yang akan direlokasi dengan membuat desain penataan kampung versi mereka, akan sulit direalisasikan karena tidak kompatibel dengan mekanisme yang berlaku pada sistem pemerintah.

Dengan berbagai kesulitan itu, adopsi open government harus tetap berlanjut. Menjadi PR bagi siapapun gubernur terpilih nanti untuk semakin membuka ruang keterlibatan warga dalam proses pemerintahan.

Referensi :
https://www.oecd.org/gov/open-gov-review-indonesia-kajian.pdf
http://bangadamjakarta.com/2017/01/16/pandangan-para-cagub-jakarta-soal-industri-kreatif-digital-dan-perfilman/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *