Di satu sisi, jumlah kendaraan bermotor yang sudah membludak tidak sebanding dengan infrastruktur jalan membuat kemacetan parah (traffic congestion) di Jakarta. Di sisi lain, kontribusi pajak dari sektor ini sangat besar.

Jika data hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga memang valid, maka boleh kita katakan bahwa sebagian besar warga Jakarta puas dengan kinerja gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Akan tetapi, jika dipilah per isu, tingkat kepuasannya akan sangat bervariasi. Merujuk data Poltracking di bulan September 2016, salah satu aspek yang dinilai tidak berhasil oleh responden adalah mengatasi kemacetan. Temuan Populi di bulan Oktober 2016 mengafirmasi hal tersebut, di mana kemacetan berada di posisi teratas (23,8%) dalam pertanyaan “hal yang paling perlu mendapatkan penanangan dari Pemprov DKI Jakarta ke depan”.

Kemacetan di Jakarta memang sudah tidak wajar. Sebuah studi yang dilakukan perusahaan oli Castrol menyebutkan bahwa Jakarta adalah kota yang paling macet di dunia berdasarkan frekuensi pengemudi berhenti dan berjalan di jalanan Kota Jakarta, atau seberapa sering mereka menginjak rem dan gas selama perjalanan. Studi tersebut merilis, rata-rata pengemudi di Jakarta melakukannya 33.240 kali dalam setahun. Jakarta ‘mengalahkan’ Istanbul, Meksiko City, Surabaya, St. Petersburg, Moskow, Roma, Bangkok, Guadalajara dan Buenos Aires.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bappenas tahun 2006 menunjukkan bahwa kemacetan di Jakarta menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp. 7 triliun/tahun yang dihitung untuk 2 (dua) sektor saja, yakni energi (Rp. 5,57 T/tahun) dan kesehatan (Rp. 1,7 T/tahun). Sementara Yayasan Pelangi memperkirakan kerugian bisa membengkak hingga Rp. 43 triliun per tahun akibat menurunnya produktivitas kerja, pemborosan BBM dan pencemaran udara.

Siap-siap disemprot Pak Gubernur kalau Anda berani bilang Pemprov DKI Jakarta berdiam diri menghadapi persoalan ini. Sejumlah program pembangunan sudah dan akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta seperti bisa dilihat di infografis di bawah.

Dalam tulisan ini saya tidak mau mengomentari berbagai proyek tersebut dari sisi teknis. Tidak ada solusi instan jangka pendek seperti halnya Oskadon yang cesplengmenghilangkan sakit kepala. Kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah harus terintegrasi.

Saya justru ingin mengangkat aspek lain yang berkaitan dengan kemacetan yaitu membludaknya kendaraan pribadi. Ketika kita berbicara kemacetan, maka tidak harus melihat persoalan transportasi secara utuh di wilayah konurbasi Jabodetabek. Data menunjukkan bahwa 7 juta orang melakukan pergerakan lalu lintas per hari di Jabodetabek, di mana 3,08 juta di antaranya menggunakan kendaraan pribadi dan sisanya menggunakan moda angkutan umum.

Tidak tersedianya moda alternatif mengakibatkan seluruh beban sirkulasi ada pada prasarana jalan, sementara rendahnya ketersediaan angkutan umum menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kendaraaan pribadi. Mudah dan murahnya mendapatkan kendaraan juga berkorelasi terhadap pertambahan kendaraan pribadi (baik motor maupun mobil) yang lebih menyerupai deret ukur alih-alih deret hitung. Jumlah kendaraan berdasarkan STNK yang keluar hingga tahun 2015 sudah mencapai 17.523.967 (Ditlantas Polda Metro Jaya).

Di balik ekses negatifnya terhadap kemacetan, jumlah kendaraan yang besar ini justru mendatangkan keuntungan yang juga tidak sedikit bagi Pemprov DKI Jakarta. Jangan kaget kalau dari total pajak daerah sebesar Rp. 29 triliun, sekitar Rp. 12 triliun (41%) di antaranya bersumber dari kendaraan bermotor yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Nilainya bahkan lebih besar dibanding akumulasi dari PBB dan BPHTB.

Prinsip sederhana –meski dalam prakteknya sangat-sangat rumit—untuk mengurangi kemacetan adalah mengalihkan perjalanan warga Jakarta dan para komuter dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Jika suatu hari nanti hal ini bisa dilakukan, berarti Pemprov DKI Jakarta harus bersiap kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *